Dana Desa : Wujud Negara Hadir Membangun dari Desa

Dana Desa : Wujud Negara Hadir Membangun dari Desa

Dana Desa merupakan salah satu bentuk nyata kehadiran negara dalam upaya membangun negeri dari desa. Penggunaan Dana Desa telah diatur melalui kebijakan nasional dengan prinsip mandatori, tanpa mengurangi kemandirian desa untuk berproses melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Melalui forum tersebut, desa menetapkan berbagai keputusan pembangunan yang dituangkan dalam hasil Musyawarah Desa (Musdes).

Salah satu prioritas penggunaan Dana Desa adalah pembangunan akses infrastruktur desa, terutama yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Program padat karya tunai desa menjadi pilihan tepat karena tidak hanya meningkatkan aksesibilitas, tetapi juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya para petani. Akses jalan yang baik akan mempermudah pengangkutan hasil pertanian serta distribusi sarana dan prasarana produksi (Saprodi).

Desa Abangsongan, yang merupakan salah satu desa dampingan di Kecamatan Kintamani, saat ini tengah melaksanakan pembangunan jalan usaha tani menuju lahan ladang penduduk. Lahan tersebut menjadi pusat aktivitas ekonomi warga dengan berbagai komoditas unggulan seperti jeruk, kopi, sayur-mayur, dan ternak.

Sebagai Pendamping Desa, saya senantiasa hadir di tengah masyarakat untuk memantau dan memastikan penggunaan Dana Desa berjalan sesuai ketentuan. Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Desa Abangsongan atas kinerjanya yang tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat guna. Pembangunan Jalan Usaha Tani telah terselesaikan sesuai dengan perencanaan, memberikan dampak positif nyata bagi kemajuan ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat.

MONEV KETAPANG

MONEV KETAHANAN PANGAN DESA SELULUNG

Salah satu ASTACITA Presiden Prabowo Subianto adalah “Membangun Indonesia dari Desa untuk Mewujudkan Keadilan dan Kemakmuran yang Merata.”

Dalam kerangka visi besar tersebut, Ketahanan Pangan menjadi prioritas nasional guna mencapai kemandirian dan swasembada pangan yang berkelanjutan. Pemerintah menegaskan bahwa kekuatan pangan nasional harus berakar dari desa, dengan memanfaatkan potensi lokal dan memperkuat kelembagaan ekonomi rakyat seperti BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).

Sebagai implementasi nyata dari arah kebijakan tersebut, Desa Selulung, Kecamatan Kintamani, melalui BUMDes Selulung, melaksanakan Program Ketahanan Pangan Tematik Ternak Babi. Program ini dirancang untuk mendukung inisiatif nasional MBG – Makan Bergizi Gratis, dengan melibatkan masyarakat desa sebagai pelaku utama.

Program ketahanan pangan ini dijalankan di enam lokasi peternakan babi, bekerja sama antara penduduk peternak dengan BUMDes menggunakan pola bagi hasil 60:40 setelah dikurangi biaya operasional. Skema ini tidak hanya meningkatkan produksi pangan berbasis protein hewani, tetapi juga membuka lapangan kerja baru dan menambah pendapatan keluarga di pedesaan.

Dalam kunjungan monitoring dan evaluasi (Monev) pada tanggal 23 Oktober 2025, para peternak seperti I Made Sudarma dan Wayan Sono, warga Banjar Sanda dan Taked Desa Selulung, menyampaikan rasa terima kasih mereka kepada Pemerintah Desa dan BUMDes atas kesempatan yang diberikan untuk bermitra dalam program peternakan ini.

Mereka menilai program tersebut membawa manfaat nyata — meningkatkan kesejahteraan keluarga, memperkuat ekonomi lokal, serta menjadi bagian dari upaya besar mewujudkan kedaulatan pangan nasional dari desa.

Melalui langkah-langkah konkret seperti ini, ASTACITA Presiden Prabowo Subianto dalam membangun dari desa bukan sekadar slogan, tetapi telah menjadi gerakan nyata pemberdayaan ekonomi rakyat menuju Indonesia yang mandiri, adil, dan makmur.

Pendamping Desa Bangli Siap Akselerasi Penurunan Stunting melalui eHDW

Kintamani – Sebanyak 10 Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa di Kabupaten Bangli mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas yang digelar pada Kamis, 9 Oktober 2025 di Kantor Desa Bonyoh Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Kegiatan ini difokuskan pada penguatan kemampuan dalam pemetaan, pendataan/pemantauan, serta pelaporan konvergensi stunting melalui aplikasi electronic Human Development Worker (eHDW). Sebagai tindak lanjut atas surat B-220/PDP.02.01/IX/2025 tentang  Laporan Kinerja Konvergensi Stunting Triwulan II-2025 dan Tindak Lanjut Peningkatan Capaian Kinerja Kabupaten/Kota.

Acara dibuka langsung oleh Koordinator Kabupaten Bangli yang dalam arahannya menekankan pentingnya peran Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa dalam memfasilitasi KPM dan mendukung percepatan penurunan stunting.

 

Materi pertama disampaikan dengan paparan teknis oleh PIC eHDW Provinsi Bali, Made Adi Parmadi, yang memandu peserta memahami alur inputan pemetaan, pendataan/pemantauan, serta mekanisme pelaporan pada aplikasi eHDW.

 

 “Melalui peningkatan kapasitas ini, kita berharap konvergensi desa bisa berjalan lebih baik.