Hari Kedua Peningkatan Kapasitas BUM Desa se-Kecamatan Kintamani

Hari ini, Selasa, 7 Maret 2026, Tim Pendamping Profesional (TPP) Kecamatan Kintamani kembali melanjutkan kegiatan peningkatan kapasitas BUM Desa se-Kecamatan Kintamani yang telah dimulai pada hari sebelumnya. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam mendukung pelaksanaan pemeringkatan BUM Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan kegiatan masih menggunakan sistem pembagian klaster, di mana setiap harinya diikuti oleh 9 desa. Pada hari kedua ini, peserta kembali mendapatkan penguatan materi terkait indikator pemeringkatan, tata kelola kelembagaan, serta pengelolaan administrasi dan dokumen pendukung yang menjadi bagian penting dalam proses penilaian.

Selain penyampaian materi, kegiatan juga diisi dengan sesi pendampingan langsung kepada pengelola BUM Desa, khususnya dalam proses penginputan data dan pemenuhan dokumen yang dibutuhkan. Hal ini bertujuan agar setiap BUM Desa dapat memahami secara teknis tahapan yang harus dilalui dalam proses pemeringkatan.

Melalui kesempatan ini, TPP Kecamatan Kintamani juga menegaskan pentingnya ketepatan waktu dalam penyelesaian seluruh tahapan pemeringkatan. Kami berharap seluruh BUM Desa di Kecamatan Kintamani dapat menyelesaikan proses penginputan dokumen serta pengisian kuesioner paling lambat sebelum tanggal 18 April 2026.

Dengan adanya target waktu tersebut, diharapkan seluruh BUM Desa dapat lebih fokus dan segera menindaklanjuti hasil kegiatan peningkatan kapasitas ini. Komitmen dan kesiapan dari masing-masing BUM Desa menjadi kunci utama dalam mencapai hasil pemeringkatan yang optimal. TPP Kecamatan Kintamani akan terus memberikan pendampingan dan fasilitasi guna memastikan seluruh proses berjalan dengan lancar. Melalui sinergi yang baik antara pendamping dan pengelola BUM Desa, diharapkan BUM Desa di Kecamatan Kintamani mampu berkembang lebih baik, profesional, dan berdaya saing.

 

Peningkatan Kapasitas BUM Desa se-Kecamatan Kintamani dalam Rangka Pemeringkatan BUM Desa Tahun 2026

Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 145 Tahun 2025, BUM Desa yang telah berbadan hukum wajib dilakukan pemeringkatan guna mengetahui tingkat perkembangan dan kinerja BUM Desa secara menyeluruh. Pemeringkatan ini menjadi langkah strategis dalam mendorong profesionalitas, transparansi, serta keberlanjutan pengelolaan usaha desa.

Menindaklanjuti hal tersebut, Tim Pendamping Profesional (TPP) Kecamatan Kintamani berinisiatif melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas bagi seluruh BUM Desa di wilayah Kecamatan Kintamani. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait indikator penilaian, tata kelola kelembagaan, serta penguatan manajemen usaha BUM Desa agar mampu bersaing dan berkembang secara optimal.

Kegiatan peningkatan kapasitas ini dilaksanakan selama empat hari, mulai tanggal 6- 9 Maret 2026. Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan, kegiatan dibagi ke dalam beberapa klaster, dengan masing-masing klaster terdiri dari 9 desa yang dijadwalkan secara bergiliran setiap harinya.

Melalui pendekatan ini, diharapkan seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan lebih fokus dan interaktif, sehingga materi yang disampaikan dapat dipahami secara maksimal. Selain itu, pembagian klaster juga memberikan ruang diskusi yang lebih intensif antar pengelola BUM Desa dalam berbagi pengalaman, tantangan, serta strategi pengembangan usaha.

Kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana peningkatan kapasitas, tetapi juga menjadi momentum konsolidasi bagi BUM Desa di Kecamatan Kintamani dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi. Dengan peningkatan kapasitas yang memadai, diharapkan BUM Desa mampu meningkatkan kualitas kinerja, memperluas unit usaha, serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan ekonomi desa.

Ke depan, TPP Kecamatan Kintamani berkomitmen untuk terus mendampingi dan mendorong BUM Desa agar mampu naik kelas, mandiri, dan berdaya saing, sejalan dengan semangat pembangunan desa yang berkelanjutan.

 

Pendamping Desa Kawal Percepatan Pembangunan Gerai KDMP di Kecamatan Kintamani

Pada 25 Maret 2026, pendamping desa melaksanakan kegiatan monitoring dan pendampingan di wilayah Kecamatan Kintamani dalam rangka memastikan implementasi Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Gerai KDMP (Kios Desa Mandiri Pangan).

Kehadiran pendamping desa ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pembangunan berjalan sesuai dengan rencana, baik dari sisi administrasi, teknis pelaksanaan, maupun pemanfaatan anggaran. Selain itu, pendamping desa juga berperan aktif dalam memberikan fasilitasi dan koordinasi dengan pemerintah desa serta pihak terkait lainnya.

Hingga bulan Maret 2026, progres pembangunan Gerai KDMP di Kecamatan Kintamani menunjukkan perkembangan yang signifikan. Beberapa desa seperti Selulung, Pengejaran, Belancan, Abuan, dan Catur saat ini tengah dalam tahap pembangunan. Sementara itu, di Desa Buahan, Sekaan, dan Abangsongan, kegiatan pembangunan telah memasuki tahap ground breaking sebagai langkah awal dimulainya konstruksi.

Program Gerai KDMP ini diharapkan menjadi salah satu upaya strategis dalam meningkatkan ketersediaan dan akses pangan masyarakat desa. Selain itu, keberadaan gerai ini juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan pendamping desa, percepatan pembangunan Gerai KDMP di Kecamatan Kintamani diharapkan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dana Desa : Wujud Negara Hadir Membangun dari Desa

Dana Desa : Wujud Negara Hadir Membangun dari Desa

Dana Desa merupakan salah satu bentuk nyata kehadiran negara dalam upaya membangun negeri dari desa. Penggunaan Dana Desa telah diatur melalui kebijakan nasional dengan prinsip mandatori, tanpa mengurangi kemandirian desa untuk berproses melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Melalui forum tersebut, desa menetapkan berbagai keputusan pembangunan yang dituangkan dalam hasil Musyawarah Desa (Musdes).

Salah satu prioritas penggunaan Dana Desa adalah pembangunan akses infrastruktur desa, terutama yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Program padat karya tunai desa menjadi pilihan tepat karena tidak hanya meningkatkan aksesibilitas, tetapi juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya para petani. Akses jalan yang baik akan mempermudah pengangkutan hasil pertanian serta distribusi sarana dan prasarana produksi (Saprodi).

Desa Abangsongan, yang merupakan salah satu desa dampingan di Kecamatan Kintamani, saat ini tengah melaksanakan pembangunan jalan usaha tani menuju lahan ladang penduduk. Lahan tersebut menjadi pusat aktivitas ekonomi warga dengan berbagai komoditas unggulan seperti jeruk, kopi, sayur-mayur, dan ternak.

Sebagai Pendamping Desa, saya senantiasa hadir di tengah masyarakat untuk memantau dan memastikan penggunaan Dana Desa berjalan sesuai ketentuan. Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Desa Abangsongan atas kinerjanya yang tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat guna. Pembangunan Jalan Usaha Tani telah terselesaikan sesuai dengan perencanaan, memberikan dampak positif nyata bagi kemajuan ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat.

MONEV KETAPANG

MONEV KETAHANAN PANGAN DESA SELULUNG

Salah satu ASTACITA Presiden Prabowo Subianto adalah “Membangun Indonesia dari Desa untuk Mewujudkan Keadilan dan Kemakmuran yang Merata.”

Dalam kerangka visi besar tersebut, Ketahanan Pangan menjadi prioritas nasional guna mencapai kemandirian dan swasembada pangan yang berkelanjutan. Pemerintah menegaskan bahwa kekuatan pangan nasional harus berakar dari desa, dengan memanfaatkan potensi lokal dan memperkuat kelembagaan ekonomi rakyat seperti BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).

Sebagai implementasi nyata dari arah kebijakan tersebut, Desa Selulung, Kecamatan Kintamani, melalui BUMDes Selulung, melaksanakan Program Ketahanan Pangan Tematik Ternak Babi. Program ini dirancang untuk mendukung inisiatif nasional MBG – Makan Bergizi Gratis, dengan melibatkan masyarakat desa sebagai pelaku utama.

Program ketahanan pangan ini dijalankan di enam lokasi peternakan babi, bekerja sama antara penduduk peternak dengan BUMDes menggunakan pola bagi hasil 60:40 setelah dikurangi biaya operasional. Skema ini tidak hanya meningkatkan produksi pangan berbasis protein hewani, tetapi juga membuka lapangan kerja baru dan menambah pendapatan keluarga di pedesaan.

Dalam kunjungan monitoring dan evaluasi (Monev) pada tanggal 23 Oktober 2025, para peternak seperti I Made Sudarma dan Wayan Sono, warga Banjar Sanda dan Taked Desa Selulung, menyampaikan rasa terima kasih mereka kepada Pemerintah Desa dan BUMDes atas kesempatan yang diberikan untuk bermitra dalam program peternakan ini.

Mereka menilai program tersebut membawa manfaat nyata — meningkatkan kesejahteraan keluarga, memperkuat ekonomi lokal, serta menjadi bagian dari upaya besar mewujudkan kedaulatan pangan nasional dari desa.

Melalui langkah-langkah konkret seperti ini, ASTACITA Presiden Prabowo Subianto dalam membangun dari desa bukan sekadar slogan, tetapi telah menjadi gerakan nyata pemberdayaan ekonomi rakyat menuju Indonesia yang mandiri, adil, dan makmur.

Pendamping Desa Bangli Siap Akselerasi Penurunan Stunting melalui eHDW

Kintamani – Sebanyak 10 Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa di Kabupaten Bangli mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas yang digelar pada Kamis, 9 Oktober 2025 di Kantor Desa Bonyoh Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Kegiatan ini difokuskan pada penguatan kemampuan dalam pemetaan, pendataan/pemantauan, serta pelaporan konvergensi stunting melalui aplikasi electronic Human Development Worker (eHDW). Sebagai tindak lanjut atas surat B-220/PDP.02.01/IX/2025 tentang  Laporan Kinerja Konvergensi Stunting Triwulan II-2025 dan Tindak Lanjut Peningkatan Capaian Kinerja Kabupaten/Kota.

Acara dibuka langsung oleh Koordinator Kabupaten Bangli yang dalam arahannya menekankan pentingnya peran Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa dalam memfasilitasi KPM dan mendukung percepatan penurunan stunting.

 

Materi pertama disampaikan dengan paparan teknis oleh PIC eHDW Provinsi Bali, Made Adi Parmadi, yang memandu peserta memahami alur inputan pemetaan, pendataan/pemantauan, serta mekanisme pelaporan pada aplikasi eHDW.

 

 “Melalui peningkatan kapasitas ini, kita berharap konvergensi desa bisa berjalan lebih baik.